Beranda › Opini › Jangan Biarkan Potensi Ikan Terabaikan

Jangan Biarkan Potensi Ikan Terabaikan

Guru Besar Unpad Junianto mengusulkan delapan langkah strategis pemerintah agar potensi perikanan Indonesia benar-benar menjadi gizi masyarakat, kesejahteraan nelayan, dan modal menuju SDGs 2030 serta Indonesia Emas 2045.

Oleh Junianto, Guru Besar Manajemen Industri dan Pengolahan Hasil Perikanan, Universitas Padjadjaran · Opini untuk Harian Pangandaran · 12 November 2026

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum otomatis menjamin seluruh masyarakat memperoleh ikan yang cukup, bergizi, aman, terjangkau, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan sektor perikanan bukan hanya sebagai penghasil komoditas ekonomi dan devisa, tetapi juga sebagai pilar pembangunan manusia menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Terdapat delapan langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah.

1Menjadikan ikan sebagai instrumen perbaikan gizi masyarakat.

Pemerintah perlu mengintegrasikan konsumsi ikan ke dalam program perbaikan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak sekolah. Edukasi mengenai manfaat ikan sebagai sumber protein berkualitas, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral perlu diperkuat. Pemanfaatan ikan lokal yang bergizi dan terjangkau juga harus ditingkatkan. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga dari perbaikan status gizi, penurunan stunting, wasting, dan anemia.

2Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan ikan.

Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi, transportasi, penyimpanan, dan rantai dingin (cold chain) untuk mengurangi kesenjangan akses ikan antarwilayah. Pemetaan daerah rawan pangan, wilayah dengan konsumsi ikan rendah, serta keluarga berpendapatan rendah diperlukan agar intervensi lebih tepat sasaran. Bantuan pangan berbasis ikan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan gizi dan karakteristik masyarakat. Namun, bantuan harus disertai jaminan pasokan, harga terjangkau, dan kesesuaian produk dengan kebiasaan konsumsi masyarakat.

3Meningkatkan produksi ikan secara berkelanjutan.

Pemerintah perlu mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya yang produktif, efisien, serta ramah lingkungan. Pengembangan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, peningkatan teknologi produksi, serta pengelolaan stok ikan berdasarkan daya dukung ekosistem harus menjadi prioritas. Diversifikasi komoditas ikan lokal juga penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Peningkatan produksi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah tonase, tetapi juga berdasarkan ketersediaan ikan untuk konsumsi domestik, pendapatan nelayan, harga ikan, dan kelestarian sumber daya.

Peningkatan produksi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah tonase, tetapi juga berdasarkan ketersediaan ikan untuk konsumsi domestik, pendapatan nelayan, harga ikan, dan kelestarian sumber daya.

4Memperkuat pengolahan dan hilirisasi produk perikanan.

Pengolahan ikan berperan penting dalam memperpanjang umur simpan, mengurangi kehilangan pascapanen, dan meningkatkan nilai tambah. Pemerintah perlu mendorong inovasi produk seperti ikan beku, abon, bakso ikan, tepung ikan untuk pangan manusia, serta produk pangan bergizi yang terjangkau. Dukungan teknologi, fasilitas pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus diperluas, terutama bagi UMKM. Namun, hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Mutu gizi, keamanan pangan, dan kandungan garam atau lemak produk olahan juga perlu diperhatikan.

5Menjamin keamanan pangan dan mutu produk perikanan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan sejak penangkapan atau panen hingga produk dikonsumsi. Pengendalian kontaminasi mikrobiologis, residu bahan kimia, logam berat, dan histamin pada komoditas yang rentan harus ditingkatkan. Penerapan higiene, sanitasi, sistem jaminan mutu, dan ketertelusuran produk perlu diperluas. Pendampingan bagi UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memenuhi standar keamanan pangan. Standardisasi harus berorientasi pada perlindungan konsumen, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.

6Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya, dan UMKM.

Pemerintah perlu memperkuat akses pelaku usaha terhadap modal, asuransi, teknologi, pelatihan, dan pasar. Koperasi serta kemitraan usaha dapat dikembangkan untuk meningkatkan posisi tawar nelayan dan pengolah ikan. Digitalisasi pemasaran juga perlu diperluas. Keberhasilan pemberdayaan tidak cukup dinilai dari jumlah bantuan atau pelatihan, tetapi harus diukur berdasarkan peningkatan pendapatan bersih, produktivitas, kestabilan usaha, dan kesejahteraan keluarga pelaku perikanan.

7Mengintegrasikan kebijakan perikanan dengan program kesehatan dan perlindungan sosial.

Koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, kementerian yang menangani pangan, pemerintah daerah, sekolah, dan puskesmas perlu diperkuat. Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) perlu dihubungkan dengan edukasi gizi dan peningkatan akses pangan. Produk perikanan lokal juga dapat dimanfaatkan dalam program penyediaan makanan bergizi sesuai standar keamanan, kebutuhan penerima, dan kemampuan pasokan daerah. Evaluasi program harus mengukur perubahan perilaku konsumsi dan status gizi, bukan sekadar jumlah kegiatan.

8Memperkuat riset, inovasi, dan evaluasi kebijakan.

Pemerintah perlu mendukung penelitian mengenai hubungan konsumsi ikan dengan kecukupan gizi, pengembangan teknologi pengolahan, peningkatan mutu produk, serta inovasi pangan berbasis ikan lokal. Kolaborasi perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan UMKM harus diperkuat agar hasil riset dapat diterapkan. Sistem pemantauan berbasis data juga diperlukan untuk mengevaluasi produksi, harga, konsumsi ikan, kehilangan pangan, status gizi, pendapatan nelayan, dan keberlanjutan ekosistem.

Kedelapan strategi tersebut berkontribusi terhadap SDGs, khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta Tujuan 14 (Ekosistem Lautan). Pelaksanaannya juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, sejahtera, dan berdaya saing global.

Kesimpulan dan Tanggapan Kritis

Tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar meningkatkan produksi ikan, melainkan mengubah potensi perikanan menjadi manfaat gizi yang nyata dan merata. Produksi dan ekspor yang meningkat belum cukup apabila masyarakat berpendapatan rendah masih kesulitan membeli ikan, masalah gizi belum teratasi, kehilangan pascapanen masih tinggi, dan kesejahteraan nelayan belum membaik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan target yang terukur, memperkuat koordinasi antarlembaga, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta mengevaluasi dampak program secara berkala. Keberhasilan pembangunan perikanan menuju SDGs dan Indonesia Emas 2045 harus diukur bukan hanya dari banyaknya ikan yang diproduksi dan dijual, tetapi juga dari peningkatan konsumsi ikan bergizi, perbaikan status gizi masyarakat, kesejahteraan pelaku perikanan, dan kelestarian sumber daya. Dengan demikian, sektor perikanan dapat menjadi fondasi ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif serta berkelanjutan.

Tentang penulis

Junianto, Guru Besar Manajemen Industri dan Pengolahan Hasil Perikanan, Universitas Padjadjaran.

Biodata: Nama Junianto, lahir di Sampang (Madura) pada tanggal 17 Agustus 1967. Pekerjaan dosen tetap Universitas Padjadjaran.

• Opini
• Perikanan
• Gizi
• Ketahanan Pangan
• SDGs
• Indonesia Emas 2045
• Universitas Padjadjaran