Dugaan Pungli di Wisata Pangandaran, DPRD: Barcode Sering Tak Dicek
PANGANDARAN – Upaya pengungkapan dugaan kasus pungutan liar (pungli) dan modus penggunaan tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem tiket yang dinilai masih menyimpan banyak celah. Ia menilai, pengelolaan kawasan wisata harus dilakukan dengan pengawasan yang intens dan berkelanjutan.
“Kalau oknum, di mana-mana juga ada. Oleh karena itu, harus ada pola pengawasan yang ketat dan intens dari internal,” katanya.
Dorongan Evaluasi Sistem dan Digitalisasi Tiket
Menurut Asep, pengawasan secara teknis dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran, agar setiap potensi penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Pangandaran harus segera berbenah dan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi bersama.
“Pemkab Pangandaran harus berbenah. Ini jadi evaluasi bersama. Sistem digitalisasi harus benar-benar diimplementasikan. Sistem monitoring juga harus diperkuat untuk mencegah pungli dan praktik curang lainnya,” tegasnya.
Salah satu kelemahan utama dalam sistem saat ini, lanjut Asep, adalah kurangnya pengecekan barcode tiket oleh petugas di lapangan. Hal tersebut membuka peluang tiket palsu beredar dan digunakan pengunjung.
“Seringkali barcode tidak dicek, sehingga tiket palsu bisa saja lolos. Sistem tiketing harus dikaji ulang, agar kedepan lebih tertib administrasi, lebih menguntungkan daerah, dan tentunya lebih termonitor,” ujarnya.
Kecurigaan Keterlibatan Internal
Asep menilai praktik pungli ini tidak mungkin dilakukan oleh pihak luar semata. Ia mencurigai adanya keterlibatan dari orang dalam yang turut serta secara terstruktur.
“Kemungkinan ada orang dalam yang bermain secara terstruktur. Tidak mungkin hanya orang luar,” tuturnya.
DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengungkapan kasus ini dan berharap aparat penegak hukum dapat menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas.
“Saya apresiasi langkah tim yang telah mengungkap hal ini. Semoga pengusutan terus berlanjut dan bisa dibenahi sampai ke akarnya,” pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, Pemkab, dan aparat hukum, diharapkan sistem pengelolaan wisata di Pangandaran bisa menjadi lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli.
