KJA Bikin Geger Pangandaran, Pelaku Wisata Pilih Lawan
Pangandaran – Isu terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran kembali mencuat. Sebelumnya, sudah diberitakan mengenai deklarasi penolakan keramba jaring apung di Area Beach Strip Susi Air yang melibatkan nelayan dan tokoh masyarakat setempat. Kini, para pelaku usaha wisata menegaskan sikap mereka tetap solid menolak keberadaan KJA.
Pelaku Wisata: Tetap Solid Tolak KJA
Para pelaku usaha wisata Pangandaran menyatakan polemik yang melebar tidak akan memengaruhi fokus perjuangan mereka. Ketua Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FK2WP), Iwan Sofa, menegaskan bahwa semua pihak di dalam forum tetap satu semangat dalam menolak KJA.
“Kami masih dalam satu ikatan, satu semangat untuk menolak KJA. Adapun ada berita yang memojokkan tokoh yang dianggap mewakili kami, itu tidak akan menyurutkan langkah kami. Penolakan terhadap KJA akan terus kami suarakan,” kata Iwan, Selasa (19/8/2025).
Ribuan Pekerja Wisata Terancam
Iwan mengungkapkan ada sekitar 1.040 pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas wisata di Pantai Timur. Menurutnya, keberadaan KJA sangat berpotensi mengganggu jalannya kegiatan wisata sekaligus akses perahu nelayan.
“Pantai Timur adalah pusat aktivitas wisata air sekaligus jalur keluar masuk perahu nelayan. Jika KJA dipaksakan beroperasi, tentu akan sangat mengganggu. Atas dasar moral dan nurani, kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Keramba Mulai Diturunkan
Meski KJA belum resmi beroperasi, sejumlah unit keramba sudah mulai diturunkan ke perairan Pantai Timur. Hal ini menambah keresahan para pelaku usaha yang khawatir aktivitas wisata air dan nelayan tradisional bakal terganggu.
Pariwisata & Nelayan Tradisional dalam Dilema
Pantai Timur dikenal sebagai pusat wisata bahari, mulai dari olahraga air, wisata perahu, hingga jalur keluar masuk nelayan. Keberadaan KJA dinilai akan menimbulkan benturan ruang laut.
Bagi pelaku usaha, persoalan ini bukan hanya soal ekonomi. Mereka juga menyoroti keberlangsungan budaya lokal dan kehidupan nelayan tradisional yang bisa terganggu.
Solidaritas Kian Menguat
Meski muncul isu yang memojokkan sejumlah tokoh publik, pelaku wisata Pangandaran memastikan perjuangan menolak KJA tetap berjalan konsisten. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat agar mendengar aspirasi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari pariwisata dan perikanan tradisional.
Dengan solidaritas yang kian menguat, penolakan KJA diperkirakan akan terus bergulir hingga pemerintah mengambil keputusan tegas. Bagi warga Pangandaran, menjaga ruang laut dan keberlanjutan pariwisata menjadi prioritas demi ekonomi lokal dan warisan budaya tetap lestari.
