Pemangkasan TKD, Pangandaran Kehilangan Rp144 Miliar: Bupati Citra Minta ASN Bawa Tumbler Saat Rapat
 |
| Bupati Pangandaran memimpin Koordinasi Tingkat Kabupaten Pangandaran bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala SKPD - 📷citrapitriyami1207 |
Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pangandaran yang terdampak cukup signifikan.
Total dana yang dipotong mencapai Rp144 miliar, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Desa (DD).
Pangandaran Waspadai Dampak Pemangkasan
Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait pemangkasan tersebut. Menurutnya, keputusan itu memberi dampak besar terhadap struktur keuangan daerah.
“Total TKD kita yang dipotong itu Rp144 miliar. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap struktur anggaran di Pangandaran,” ujar Citra kepada wartawan di Pendopo Bupati Pangandaran, Selasa (14/10/2025) siang.
Dari total dana yang terpangkas, sekitar Rp95 miliar di antaranya berdampak langsung pada berbagai program prioritas daerah. Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten harus melakukan efisiensi besar-besaran di hampir seluruh lini anggaran.
“Mulai dari program infrastruktur, perjalanan dinas, makanan dan minuman (mamin), semuanya banyak yang dicoret,” tegasnya.
Citra bahkan memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan penghematan hingga ke hal-hal kecil. “Bahkan tadi saat rapat, saya sampaikan bahwa ke depan kita tidak lagi menyediakan air minum saat rapat. Semua harus bawa tumbler masing-masing,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Sektor Paling Terdampak
Sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dari kebijakan ini. Jika pada 2025 Pemda Pangandaran telah merencanakan 33 titik pembangunan infrastruktur, maka seluruhnya terpaksa dibatalkan untuk tahun anggaran 2026 karena DAK fisik tidak lagi tersedia.
Dampak serupa juga terjadi di sektor vital lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. “Anggaran dari pusat untuk sektor-sektor itu juga ikut berkurang. Padahal ini sektor yang sangat penting bagi masyarakat,” tutur Citra.
Upaya Tutup Defisit Melalui PAD dan Pariwisata
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Pangandaran kini berupaya menutup defisit tersebut dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata. Namun, Citra mengakui bahwa langkah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Ini yang paling berat, karena kita punya janji politik kepada masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran,” katanya.
Meski demikian, ia tetap optimistis Pangandaran memiliki potensi ekonomi yang bisa diandalkan. “Kita masih punya sektor pariwisata yang bisa memperkuat PAD. Kalau daerah lain kan tidak punya pariwisata, pasti lebih berat lagi,” ucapnya.
Dengan situasi ini, Pemkab Pangandaran dituntut lebih kreatif dalam mengelola potensi daerah agar roda pembangunan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.
