Pascabanjir Pangandaran, DPRD Jabar Minta Pemprov Turun Tangan
PANGANDARAN — Ketika air perlahan surut, kerusakan besar justru tampak semakin jelas. Sawah tertutup lumpur, hingga akses infrastruktur lumpuh menjadi gambaran kondisi Pangandaran pascabanjir besar beberapa waktu lalu.
Dua kecamatan, yakni Kalipucang dan Padaherang, menjadi wilayah yang paling terdampak akibat luapan Sungai Citanduy. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arif Maoshul Affandy, yang menyampaikan keprihatinannya sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bertindak cepat memulihkan dampak bencana.
Arif menekankan bahwa sektor pertanian, yang menjadi sumber penghidupan utama warga, harus menjadi prioritas. Ia meminta Pemprov Jabar segera melakukan pendataan kerugian secara detail, mulai dari lahan sawah, perkebunan, hingga potensi gagal panen.
“Kompensasi dan bantuan bibit maupun pupuk harus disiapkan untuk pemulihan,” ujar Arif, Rabu (26/11/2025).
Tidak hanya pertanian, sektor kelautan dan perikanan juga disebut membutuhkan perhatian serius. Menurut Arif, banyak nelayan dan pembudidaya ikan kehilangan alat tangkap serta sarana produksi akibat banjir.
Ia menilai bantuan perlu segera disalurkan dan evaluasi menyeluruh dilakukan agar aktivitas nelayan dapat kembali berjalan normal.
Sementara itu, sektor pariwisata Pangandaran yang menjadi andalan Jabar turut mengalami dampak signifikan. Penurunan jumlah wisatawan, kerusakan fasilitas, serta akses yang harus dibersihkan dan diperbaiki membuat aktivitas ekonomi sempat tersendat.
“Perlu upaya promosi khusus pascabencana untuk meyakinkan wisatawan bahwa Pangandaran sudah aman dikunjungi,” kata Arif.
Lebih jauh, Arif menyoroti pentingnya solusi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang. Ia menilai program konservasi di wilayah hulu Sungai Citanduy harus dijalankan secara sistematis.
Menurutnya, reboisasi dan pengelolaan lahan berbasis konservasi tanah dan air menjadi langkah kunci. Ia memastikan bahwa Komisi II DPRD Jabar akan mengawal penanganan ini.
“Kami akan memanggil mitra kerja Komisi II untuk meminta laporan serta rencana aksi yang terukur. Pemprov Jabar harus menjadikan bencana banjir Pangandaran sebagai prioritas dan segera mencari solusi permanen,” tegasnya.
